Kembali ke Al Quran & Sunah Tanpa Faham Kitab Kuning, Mampukah Kita?

Bagi sebagian kelompok, sebagai pedoman menjalani kehidupan agar sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat, umat Islam diharuskan untuk kembali ke Alquran dan hadis saja, tanpa harus membaca kita kitab karya para ulama’ yang justru di anggap semakin jauh jarak dengan zaman nabi maka akan semakin di khawatirkan orsinilitas teks ajaran islam.

Menurut golongan ini, hanya kedua dalil inilah yang bisa digunakan karena masih murni (ma’shum) tidak ada campur tangan siapapun. Berbeda dengan kitab kuning yang oleh mereka disinyalir tidak akan lepas dari pengaruh pengarangnya, baik dalam sisi latar belakang, pemikiran, kondisi sosial, bahkan situasi politik ketika sang musonnif memulai mengarang kitab.

Secara pelan tapi pasti, kelompok ini sudah berhasil meracuni pikiran kebanyakan masyarakat. Terlebih masyarakat awam. Coba saja pembaca renungkan. Di daerah saudara, lebih berkesan ‘spesial’ mana antara penceramah atau narasumber sebuah diskusi, ketika yang satu lebih banyak mengutip kitab kuning, dan satunya lagi mengutip langsung Alquran dan hadis?
Padahal ketika kita bicara kembali ke Alquran dan hadis, berarti kita sedang membicarakan pekerjaan yang amat sangat sulit: menjadi seorang mujtahid. Sulit karena sebelum menjadi mujtahid, seseorang harus menyiapkan banyak hal.

Karena jangankan kita sebagai orang yang awam, ulama sendiri pun, tidak semuanya dikategorikan mujtahid (mujtahid mutlak). Dalam hal kemampuan intelektual, sebagian dari kategori ulama adalah: Pertama, para ulama yang mampu menggali hukum langsung dari Alquran dan hadis dengan menggunakan teori ushul fikih yang dibuat sendiri, seperti para imam madzhab (Maliki, Hambali, Syafi’i dan Hanafi). Kedua, mereka para ulama yang sudah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, namun belum mampu membuat teori ushul fikih sendiri. Dalam menggali hukum, mereka ini memakai teori ushul fikihnya imam madzhab (Dari kalangan Malikiyah ada Ibnu Qasim, Hanabilah ada Abu Bakr Al Atsram, Syafi’iyah ada Al Buwaithi, dan dari kalangan Hanafiyah ada nama Abu Yusuf).

Selain kedua kategori ulama tersebut, ada beberapa kategori yang lain. Mulai dari mereka yang mencetuskan hukum yang belum pernah dijelaskan oleh imam madzhab dengan tetap berpegang teguh dengan undang-undang ushul imam madzhab, sampai pada kategori ulama yang hanya mampu menganalisa dan meneliti perbedaan tarjih (memberi penilaian kuat dan lemah) yang terjadi di kalangan mujtahid fatwa.
Adanya kategori ulama seperti ini, tidak lebih karena memang untuk memahami agama (mencetuskan hukum) langsung dari Alquran dan hadis itu butuh kemampuan khusus. Karena untuk memahami bahasa Arab dengan benar saja, butuh waktu lama. Karena Alquran dan hadis menggunakan bahasa Arab dengan mutu yang sangat tinggi, maka menjadi keharusan untuk terlebih dahulu memahami bahasanya. Untuk mendalaminya, ‘calon mujtahid’ itu setidaknya harus menguasai dahulu gramatika bahasa Arab, sastra Arab/ Balaghoh, logika bahasa, sejarah bahasa, dll. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahan mengidentifikasi makna yang dikehendaki syari’at dari sumbernya secara tekstual, juga untuk mengidentifikasi dalil-dali yang bersifat ‘am, khosh, berlaku hakiki, majazi, dan seterusnya.

Selain penguasaan memahami bahasa Arab, seseorang yang hendak menggali hukum langsung dari Alquran dan hadis juga, setidaknya dia harus hafal seluruh isi Alquran dan sekurang-kurangnya seratus ribu hadis. Belum lagi dia harus menguasai ilmu-ilmu pendukung lainnya, seperti asbabunnuzul dari setiap ayat dan juga asbabulwurud dari setiap hadis, juga penguasaan atas kaidah istinbath para imam mujtahid.
Lantas ketika faktanya demikian, solusi terbaik agar kita tetap berada pada rel agama tidak lain adalah harus mengikuti salah satu madzhab atau taklid saja. Bukankah pada umumnya orang itu tidak akan memilih yang sulit ketika ada yang mudah?

Kata taklid sendiri secara secara bahasa merupakan mashdar/ akar kata dari kata qallada yang berarti mengikatkan/ mengalungkan sesuatu di leher seseorang. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikatakan DR. Said Ramadhan al Buthi, taklid adalah mengikuti ucapan seseorang tanpa mengetahuihujjah/ dalil keabsahan ucapan tersebut, meskipun pengetahuan tentang hujjah atas keabsahan taklid itu sendiri dia mengetahuinya. Seorang muqallid (orang yang bertaklid) terkadang tahu dalil atas keabsahan taklidnya kepada orang alim (mujtahid), namun dia tidak tahu apakah dalil itu pula yang dipakai oleh mujtahid untuk mencetuskan hukum yang dia ikuti.

Taklid terhadap ulama yang memiliki ilmu agama adalah perintah dari Allah SWT. Sebagaimana firmannya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui,” (An Nahl 43). Ayat ini disepakati oleh para ulama sebagai dalil perintah agar orang yang tidak mengerti hukum mengikuti orang yang memahaminya, dalil dasar pertama kewajiban orang awam agar taklid pada mujtahid. Sesungguhnya taklid sendiri berlaku dalam berbagai persoalan. Misalnya saja taklid atau kepercayaan seorang pasien pada resep yang diberikan seorang dokter.

Jika di amati, sejatinya mereka para kelompok yang menolak taklid itu membingungkan. La mereka ngomong apa, kelakuan mereka sendiri seperti apa. Terbukti ketika mereka mengungkapkan sebuah hadis, sering kali dibarengi dengan mengungkapkan bahwa hadisnya sahih karena telah di teliti dan di kritisi oleh ahli hadis (misalnya oleh Bukhari). Mungkin mereka tidak sadar atau lupa bahwa hal tersebut bagian dari bertaklid dalam bidang hadis. Mungkin juga mereka tidak tahu, Imam Bukhari adalah salah satu ulama pengikut madzhab Syafi’i.

Walhasil, di penghujung tulisan yang singkat ini, ada baiknya kita renungkan betapa sulitnya kita bersyukur menerima apa yang Allah SWT berikan pada kita. Kita selalu meminta lebih dan lebih dalam segala hal. Padahal sudah menjadi hukum alam bahwa manusia itu (terkait dengan tema ini) terbagi menjadi dua kelompok: pandai dan tidak. Dalam kaitannya dengan menggali hukum, pandai berarti mereka yang memiliki kemampuan menggali hukum dari Alquran dan hadis. Sedangkan selebihnya, adalah kita yang sejatinya tidak bisa apa-apa. Bagi kita dengan segala keterbatasannya ini, mari kembali kepada para ulama, kembali pada pondok pesantren, kembali pada kitab-kitab kuning yang mu’tabarah.

Wallahu A’lam…

Sumber: Ngaji Web

Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial

Keputusan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2019 terkait status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat. Silang pendapat diekpresikan di media sosial melalui akunnya masing-masing, baik yang ditulis sendiri maupun yang hanya meneruskan ulang pendapat orang lain yang senada dengan pikirannya. Meskipun, topik pembicaraan kebanyakan melenceng dari topik sebenarnya: mulai dari soal pilihan kata manggil non-Muslim atau kafir, hingga tuduhan tak masuk akal penggantian Surat al-Kafirun menjadi al-Nonmuslim.

Tema tersebut dibahas awalnya karena dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan di berbagai pesantren, secara politik warga negara dibagi dalam beberapa kategori. Mereka yang tidak beragama Islam masuk dalam kategori kafir yang kemudian dibagi lagi dalam subkategori seperti kafir dzimmimu’ahadmusta’man dan harbi. Pertanyaan yang muncul, apakah tepat menggunakan kategori-kategori tersebut di Indonesia. 

Dalam konteks negara yang berbasis agama pada era tersebut, perbedaan kategori menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban masing-masing kelompok masyarakat. Kini, dengan model negara bangsa maka semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama. Jadi, tema tersebut menyangkut kedudukannya sebagai warga negara, bukan menyangkut masalah teologis karena hal tersebut sudah jelas posisinya. 

Sikap NU ini merupakan bagian dari konsistensi untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua agama dalam bentuk negara bangsa. Sebelumnya NU telah menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan sejumlah keputusan lain yang senada. Termasuk beberapa waktu terakhir, upaya NU untuk menentang ide khilafah yang sempat marak sebelum akhirnya organisasi pengusungnya dibekukan oleh pemerintah.
Bagi pejuang berdirinya negara agama, maka klasifikasi Muslim dan kafir adalah sebuah keniscayaan.  Karena itu, keputusan NU ini jelas-jelas bertentangan dengan aspirasi yang mereka usung.  Mereka menggunakan dalil-dalil agama dengan tafsir sesuai dengan ideologi yang diyakini, dari baragam tafsir yang ada, untuk memperkuat pendapatnya.
Dua pendapat tersebut saling berargumentasi dipimpin oleh para pemikir dan ideolognya masing-masing. Bagi NU, perdebatan tersebut wajar-wajar saja, sejauh dilakukan dengan mengedepankan etika dan tanpa prasangka yang mendahului argumentasi yang dikemukakan. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam munas dan konbes, semuanya juga melalui adu argumentasi. 
Ragam macam cara menyampaikan pendapat bermunculan. Ada yang berusaha menyampaikan pendapatnya secara argumentatif, banyak pula yang sekedar cacian. Beberapa versi gambar yang diunggah di media sosial yang menunjukkan jalur yang harus dilalui bagi Non-Muslim  agar tidak masuk ke Makkah, yang dikhususkan bagi penduduk Muslim. Ini menegaskan bahwa di kerajaan dengan ideologi wahabisme tersebut, juga menggunakan istilah non-Muslim, bukan kafir. 
Begitu tema kafir dan non-Muslim menjadi viral, banyak sekali kiai dan intelektual NU yang kemudian mencoba memberikan ulasan terkait pembahasan hal tersebut. Menambahkan, memperkuat atau menjelaskan kronologi persidangan di forum bahtsul masail. Media arus utama yang memiliki ruang opini terbatas, apalagi dalam bentuk cetak, membuat media sosial menjadi pilihan untuk mengekspresikan pikirannya. 
Sayangnya, sekalipun sudah berusaha dijelaskan dengan baik, tetap saja ada yang memahaminya secara sepotong-sepotong atau kehilangan konteks.  Bagi kelompok tertentu yang bangunan ideologi pemikirannya berbeda dengan NU, hasil keputusan NU ini jelas-jelas tidak sesuai dengan pemikiran mereka. 
Dengan kemudahan akses yang memungkinkan setiap orang mengunggah pendapatnya, maka tidak ada saringan untuk menentukan mana saja pendapat yang disampaikan dengan argumentasi yang baik atau dengan mengedepankan etika sebagaimana tulisan opini yang ada di media massa. Akibatnya, warganet harus menyaring sendiri konten-konten yang memiliki kualitas yang baik. Kecenderungan yang ada adalah, mengiyakan pendapat yang sesuai dengan pemikirannya, bukan melakukan pertimbangan dari berbagai pendapat yang ada.
Sekalipun mampu memperkaya wawasan, informasi yang ada media sosial tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sebelum dibahas di forum munas, tema sudah dibahas dalam workshop pramunas yang melibatkan para ahli yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian, rancangan akhir tersebut dibagikan kepada calon peserta munas dan konbes untuk ditelaah. Mereka mencari hal-hal yang mungkin terlewat dari pembahasan sebelumnya. Dari bahan yang ada itulah kemudian diskusi di persidangan di mulai. Dan para peserta sebelumnya sudah menyiapkan referensi-referensi untuk memperkuat pendapatnya. 
Forum persidangan bisa berlangsung sangat cepat karena para peserta sudah sepakat dengan rancangan yang ada. Di sisi lain, perdebatan juga bisa sangat alot karena adanya perbedaan pendapat yang tajam. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang mana tidak ada keputusan yang dihasilkan yang dalam istilah bahtsul masail disebut mauquf
Keputusan di forum sidang komisi pun belum sah karena harus dibawa ke sidang pleno untuk disahkan. Di sini, para kiai dan tokoh senior NU menyampaikan pendapatnya karena sebelumnya mereka mungkin mengikuti forum di tempat lain mengingat ada banyak sekali persidangan dalam munas dan konbes sehingga para peserta dibagi-bagi.  Keputusan akhir bisa saja direvisi seiring dengan masukan-masukan dari forum besar tersebut. Tema yang menyangkut kelompok non-Muslim ini termasuk yang pembahasannya cukup hangat di sidang pleno yang berakhir sampai Jumat dini hari. 
Munas dan konbes NU selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang diperbincangkan publik. Beberapa keputusan yang dianggap kontroversial bagi pihak non-NU ternyata diterima dengan baik di kemudian hari. Salah satunya seperti diperbolehkannya presiden perempuan dalam munas dan konbes NU tahun 1997. Ini jauh mendahului politik praktis yang memberi ruang kepemimpinan perempuan secara lebih luas setelah era Reformasi. 
Keputusan yanga dibikin dalam forum-forum NU melintasi zaman karena menggunakan rujukan dari era klasik dan kontemporer untuk kemaslahatan umat kini dan mendatang. Itulah sumbangsih yang diberikan oleh para ulama NU untuk kehidupan bangsa dan umat. (Achmad Mukafi Niam)